Urus Administrasi Sekolah Makin Sulit

Urus Administrasi Sekolah Makin Sulit

Urus Administrasi Sekolah Makin Sulit

 Pengalihan kewenangan pendidikan menengah dari kabupaten/kota ke provinsi dinilai sangat tidak efisien.  Banyak sekali kendala kendala yang di hadapi oleh sekolah sekolah SMA atau SMK yang ada di Kota Bekasi. Seperti yang dialami oleh  sekolah swasta SMK Yadika Jatirangga.  Di sekolah tersebut  terjadi banyak kesalahan saat pelaksanaan  Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) belum lama ini.

Wakil Kepala Sekolah SMK Yadika Jatirangga Adit  mengatakan

,  ada kesalahan Dapodik ( Data Pokok Pendidikan). Saat UNBK tahun ini banyak mengalami kesulitan lantaran data di Dapodik berbeda.  Padahal pihak sekolah telah mengoreksi jika ada kesalahan nama dan tanggal kelahiran.

“Dari pihak sekolah sudah membenarkan yang salah intinya kita sudah mengoreksi.  Pihak sekolah saja tidak cukup untuk membenarkan Dapolik. Maka dari itu kita harus melapor ke Pemprov Jabar atau Pusat melalui MKKS atau Rayon.  Pada saat itu penanganannya sangat lama sekali shingga mesti kita yang ikut turun tangan ke Bandung untuk menyelesaikan permasalahan ini, ” ujaranya.

Adit mengaku,  tidak ada waktu untuk bolak balik ke Bandung untuk melaporkan kesalahan kesalahan yang ada di SMK.  Menurutnya ke Bandung hanya membuang waktu karena ke sana pun tidak langsung ditangani.  Pihaknya  pun harus menunggu.

“Untuk masalah Dapodik kita sudah kirim kerayon lalu ke Pemprov dan pusat.

Kita sudah mengoreksi tapi ga ada tindak lanjut. Akhirnya kita ke Bandung dan kita yang perbaiki sendiri dengan tangan kita sendiri.  Akan tetapi masih saja ada data yang tidak sinkron saat UNBK kemarin.  Kita lebih setuju ke pemerintah Bekasi yang memegang SMA  atau SMK karena kami nilai penangannya lebih baik,”lanjutnya.

Meski  ada kantor cabang Pemprov Jabar pendidikan di Kota Bekasi,

namun  dinilai tetap tidak efisien.  Terlebih pembagian rapot dan ijazah tanggal pengeluarannya tidak sinkron.  Seharusnya raport dan ijazah kelas 12 harus memiliki tanggal yang sama.  Karena kesalahan komunikasi anatara Pemprov Jabar dan Jobdesk Perserikatan Smk.  Kalau  Pemprov Jabar mengeluarkan tanggal 3 Mei 2018 dan Jobdesk Perserikatan SMK menetapkan tanggal 2 Mei 2018. “Akhirnya kita mengeluarkan Ijazah di tanggal 3 Mei 2018 dan Raport kita keluarkan tanggal 2 Mei 2018.”keluhnya. (cr41)

 

Sumber :

https://www.caramudahbelajarbahasainggris.net/