Tak Adanya Sarana Utilitas Terpadu jadi Alasan Instalasi Kabel Udara Masih Dilakukan

Tak Adanya Sarana Utilitas Terpadu jadi Alasan Instalasi Kabel Udara Masih Dilakukan

Tak Adanya Sarana Utilitas Terpadu jadi Alasan Instalasi Kabel Udara Masih Dilakukan

Perseteruan antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta

dengan Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi (APJATEL) kini tengah memasuki babak baru. Akhirnya Senin 23/9, Pemprov DKI Jakarta datang memenuhi panggilan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) terkait laporan APJATEL sebagai bahan bagi ORI Jakarta untuk mengkaji dugaan maladminitrasi yang dilakukan oleh Pemrpov DKI terkait pemutusan kabel udara milik anggota Apjatel.

Teguh P. Nugroho Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya membenarkan jika Pemprov DKI datang untuk memenuhi undangan Ombudsman. Pemprov DKI diwakili Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan serta Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik.

“Kami sudah melakukan pemeriksaan kepada Pemprov DKI Jakarta. Dan Pemprov DKI sudah menyampaikan dasar hukum pemutusan kabel fiber optik tersebut kepada kami. Namun Ombudsman masih memerlukan keterangan tambahan dari para pihak seperti APJATEL,”terang Teguh.

Lanjut Teguh prinsip penyelesaian yang akan dilakukan oleh Ombudsman dalam kasus ini adalah penegakan aturan sekaligus perlindungan pelayanan publik tanpa harus saling menegasikan satu dengan yang lainnya. Dalam pekan ini, Ombudsman berencana meminta keterangan APJATEL. Pada saat tersebut Ombdusman juga akan akan melakukan konfirmasi informasi yang telah disampaikan oleh Pemprov DKI.

“Tujuan Ombudsman semata-mata agar masalah kabel udara di Jakarta ini

bisa menemukan soulsi terbaik baik seluruh pihak dan masyarakat. Ombdusman menilai program Kegiatan Strategi Daerah (KSD) DKI Jakarta harus tetap berjalan dengan tepat waktu. Nampaknya Pemprov DKI Jakarta sepakat dengan Ombudsman untuk mencari titik temu permasalahan dengan APJATEL agar tidak mengorbankan konsumen telekomunikasi yang ada di Jakarta,” ujar Teguh.

Selain dengan APJATEL, dalam waktu dekat Ombudsman Jakarta Raya

akan mengadakan konsiliasi para pihak termasuk pemilik utilitas udara lainnya seperti APJI, PLN, Telkom, Kemenhan dan Korlantas dalam proses relokasi jaringan utilitas di Jakarta.

 

Sumber :
https://thesrirachacookbook.com/